<b>FLASHINFO.ID Nasionall</b> – Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi Nuryasin Suparmin menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendekatan yang lebih inovatif.
Hal itu diungkapan Nuryasin usai menghadiri Rapat Paripurna Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024 DPRD Kabupaten Bekasi, Senin, 28 Juli 2025.
“PAD harus ditingkatkan, tapi jangan pakai cara lama. Sekarang eranya digital. Kita dorong optimalisasi pajak berbasis digital, pemanfaatan aset daerah, dan potensi ekonomi lokal,” kata Nuryasin.
Ia menilai, laporan pelaksanaan APBD 2024 memang telah sesuai regulasi, namun menurutnya hal itu belum cukup.
“Laporan itu bukan cuma formalitas. Ini harus jadi bahan evaluasi serius. Apa programnya efektif? Belanjanya efisien? Dampaknya terasa nggak ke masyarakat? Itu yang penting,” imbuhnya.
Menjawab pertanyaan soal ketimpangan wilayah, Nuryasin mengaku Fraksi PKS telah menyoroti hal itu dalam pandangan resmi mereka.
“Wilayah utara dan selatan Bekasi masih ketinggalan dari sisi infrastruktur dasar. Pemerintah daerah harus adil dalam alokasi anggaran,” ujarnya.
Terkait serapan anggaran yang belum maksimal di beberapa OPD, ia menyebut hal itu sebagai tanda lemahnya perencanaan teknis dan koordinasi.
“Ini PR besar. Jangan sampai anggaran yang ada malah nggak terserap. Kasihan masyarakat yang seharusnya dapat manfaat,” kata Nuryasin.
Ia juga menyoroti sejumlah isu strategis seperti ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, destinasi wisata, hingga sarana olahraga lingkungan, yang menurutnya harus dijawab dengan dukungan anggaran dan kebijakan yang terencana serta berbasis digital.
“Kita harus punya perencanaan berbasis teknologi. Pemerintahan yang efisien itu yang digital. Mulai dari perencanaan sampai pengawasan anggaran,” ujarnya.
Nuryasin menegaskan pihaknya menyetujui raperda akan tetapi dengan catatan.
“Kita terima, tapi dengan catatan. Pemerintah harus serius tindak lanjuti semua evaluasi dan rekomendasi dari dewan,” pungkasnya.
